produksi intelijen tersebut. Cara pandang pimpinan terhadap ancaman juga menjadi variabel produk intelijen tersebut digunakan atau tidak atau bisa karena perbedaan pandangan politik si pembuat kebijakan.

Intelijen merupakan topik kajian yang penting sekaligus rumit untuk dipahami karena sifat kerahasiaannya. Meski demikian, negara demokrasi selalu mendukung masyarakatnya untuk memiliki, setidaknya, pemahaman dasar terkait seluruh instansi pemerintah, termasuk intelijen. Pada tahun 2015, Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI) telah melakukan penelitian yang berjudul " Intelijen dalam Pusaran Demokrasi di Indonesia Pasca Orde Baru ". Penelitian ini bukan saja berisi mengenai teori intelijen, pergumulan intelijen dan demokrasi di beberapa negara yang mengalami perubahan politik dari sistem otoriter ke demokrasi dan sejarah singkat intelijen di Indonesia, melainkan juga memuat ulasan awal demokratisasi intelijen di Indonesia. Reformasi intelijen di Indonesia adalah suatu keniscayaan. Intelijen harus bekerja sesuai dengan sistem demokrasi yang kita anut. Paradigma lama intelijen Indonesia sudah pasti akan dan harus berubah, pengawasan terhadap intelijen pun suatu keniscayaan. Adalah suatu keniscayaan pula bahwa pengawasan terhadap intelijen bukan membuat kerja-kerja rahasia mereka menjadi terbatas atau terhambat, melainkan justru intelijen mendapatkan kepercayaan dan didukung oleh rakyat, sehingga meningkatkan legitimasi intelijen dan tentunya peningkatan anggaran intelijen.

Sebagai lembaga intelijen, BIN pada hakikatnya adalah lembaga yang punya kemampuan dalam melaksanakan pelacakan atau tracing. Harapannya dengan melibatkan BIN dapat mempermudah proses identifikasi persebaran populasi kelompok masyarakat yang belum melakukan suntik vaksin.

Untuk mencegah terulangnya pendadakan strategis perlu dilakukan penguatan terhadap intelijen di Indonesia. Ada beberapa langkah yang dapat ditempuh dalam rangka penguatan intelijen negara. Langkah pertama adalah dengan memperbaiki intelligence cycle, sebagaimana diketahui faktor kegagalan intelijen terjadi apabila salah satu dari tahapan intelligence cycle mengalami kesalahan atau kegagalan maka dipastikan intelijen akan gagal oleh karena itu siklus intelijen harus berjalan sempurna.

Sukarno's balancing act of "Nasakom" (nationalism, religion and communism) had been unravelled. His most vital pillar of support, the PKI, had been efficiently eradicated by the other two pillars—the army and political Islam; and the military was on the way in which to unchallenged power. In March 1968, Suharto was formally elected president.

Kisah para jurnalis internasional meliput di Indonesia – 'Sebelumnya sudah represif, sekarang lebih represif lagi'

Pada dinas intelijen dan dinas terkait lainnya, intelijen merupakan data aktif, ditambah dengan proses dan hasil dari pengumpulan dan analisis info tersebut, yang terbentuk oleh jaringan yang kohesif.

Despite the fact that officially removed from coordination under Kemenkopolhukam, Mahfud emphasized that his ministry could however check with BIN for data. “Like a minister, I usually get information and facts from the Head of BIN and often ask BIN to give presentations at ministerial meetings,” he said.[3]

Hal ini menjadi tantangan mengingat secara riil ada efisiensi anggaran yang berpotensi memotong kemampuan pengelolaan jaringan oleh anggota badan intelijen tersebut. Bukan rahasia jika anggaran BIN di periode sebelumnya sangat besar.

Koordinasi yang dilakukan oleh Kominda berfungsi untuk memelihara hubungan baik dalam berbagai kegiatan. Kegiatan yang dijalankan Kominda dalam mengatasi ATHG direncanakan dalam rapat koordniasi yang dilakukan setiap satu bulan sekali yang membahas isu-isu strategis, termasuk permasalahan terorisme.[21]

In the case the place the Vice chairman gets to be the President, the Folks’s Consultative Assembly shall convene a Particular session to elect a whole new Vice President from an index of two candidates proposed by the President. The rationale Baca selengkapnya of It's because the Structure will not enable the Place of work from the Vp to stay vacant for a lot more than 60 days. The Structure also specifies the buy of succession following the vice president. At present, should both of those the president and vice chairman vacate their offices; the Minister of Overseas Affairs, the Minister of Inner Affairs, along with the Minister of Protection shall believe the Business of the President quickly. Then, in the subsequent thirty days, the Parliament shall choose the future President and Vp within the two candidates nominated because of the political functions whose candidates had been the winner as well as the runner-up prior to now presidential election. The Structure also gives for that President to get impeached and faraway from the Business office If your President is seen unfit to carry out his responsibilities and it has fully commited crimes which include corruption or treason from the state. On top of that, the Parliament can summon the Supreme Court to try the President and question the Constitutional Courtroom to consider the make a difference. Inside of a situation similar to this, the President might be offered the prospect to protect himself/herself ahead of the People’s Consultative Assembly decides to impeach him/her or not.  

Pacivis UI underlined the challenges of averting security disruption and conflict, which built the civilian elite ‘compromise’ not To place an excessive amount of tension about the army simply because they had been required to restore safety. This will need to the ‘navy’ was observed while in the appointment of military officers which include ZA Maulani, Arie Kumaat, and AM Hendropriyono as heads of BAKIN (which later turned BIN).

Conscious of the constraints of their armed forces within the confront on the Dutch aggression, the people and governing administration of Indonesia made a decision to combat foreign threats into the country's independence. As a result, in 1947, the Men and women's War Doctrine through which all the power of the countrywide armed forces as well as Neighborhood and assets were deployed to confront the Dutch aggression, was formally implemented inside the army and the broader armed forces as the national military services technique.

Reformasi intelijen di Indonesia harus disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara, dimana pada undang-undang tersebut di dalamnya telah mengatur tentang paradigma intelijen, fungsi dan kewenangan lembaga intelijen, kerahasiaan intelijen, serta aspek pidana dan perlindungan intelijen.